MASLAHAH MURSALAH + Abdillah Afandi


MASLAHAH MURSALAH, ‘URF

ISTISHHAB DAN ISTINBATH

 

Makalah Ini Disusun Guna Melengkapi Tugas Mata Kuliah Ushul Fiqih Yang Diampu Oleh

Dosen Ali Mu’tafi M.S.I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh:

 

Abdillah Afandi

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SYARIAH HUKUM ISLAM (FSHI)

UNIVERSITAS SAINS ALQURAN ( UNSIQ )

WONOSOBO DI JAWA TENGAH

2011

 
   

 

 

 

 

Pendahuluan

Kajian ushul fiqih membahas dalil dalil yang bersifat global mencakup pengetahuan tentang dalil-dalil yang  disepakati seperti Al-qur’an, sunnah, ijma’,dan qiyas  dan dalil-dalil yang tidsk disepakati termasuk  maslahah mursalah, urf,istishab pengetahuan tentang dalil-dalil tersebut,  terdiri dari dua segi  yaitu  segi kehujjahanya (keabshahanya) sebagai landasan pembentukan hokum dan segi penunjukkanya terhadap hokum serta metode menarik hukum darinya. Sedangkan metote istinbath yang dibahas dalam ushul fiqih adalah bagian dari penggalian dalil-dalil yang bersifat global. Karena sebagian besar dari metode istinbath telah tercakup dalam bagian dalil-dalil fiqih yang dibahas dalam ushul fiqih.

Metode istinbath bilamana dalam pandangan mujtahid terjadi pertentangan antara dalil satu dengan yang lain misalnya  seperti yang dikemukakan oleh abdurrohim al-isnawi, mendahulukan dalil yang tegas ats dalil yang tidak tegas pengertianya, dan yang lain-lainyang pada umumya dibahas dalam kajian ushul fiqih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan

  1. 1.      Maslahah Mursalah

 

  1. A.    Definisi  maslahah mursalah

 

Maslahah mursalah yaitu, yang mutlak, menurut istilsh para ahli ilmu usul  fiqih ialah: swuatu kemaslahatan dimana sari’ tidak mensariatkan suatu hokum untuk merealisir kemaslahatah itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembuatanya. Maslahat ini disebut mutlak  karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkanya bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali mewujudkan kemaslahatan orang banyak, artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak madlorot, atu menghilangkan keberatan dari mereka.

Pensyari’atan hokum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan madlorot. Kadang kala suatu hokum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan madlorot dalam lingkungan yang lain[1].

 

  1. B.     Dalil ulama yang menjadikn hujjah maslahah mursalah.

 

Pendapat jumhur ulama, maslahah mursalah adalah hujjah syar’iyyah yang dijadikan dasar pembentukan hokum, dalil kehujahan maslahah mursalah ada 2 :

 

  1. Kemaslahatan umat manusia baru dan tidak ada habis-habisnya. Jika hokum tidak disyari’atkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus muncul uum hanya berkisar pada berbagai kemaslahatan yang diakui oleh syari’ saja, maka akan banyak kemaslahatan manusia yang tertinggal diberbagai tempat dan zaman, dan pembentukan hokum tidak mengikuti roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka, hal ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pembentukan hokum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia.
  2. Bahwasanya orang meneliti pembentukan hokum oleh para sahabat, tabi’in dan para imam mujtahid maka ia akan merasa jelas bahwasaya mereka telah mensyari’atkan berbagai hokum untuk merealisir kemaslahatan umum ini, bukan karena adanya dalil yang mengakuinya[2].
  3. C.    Syarat-Syarat Berhujjah Maslahah Mursalah

 

Ulama yang berhujjah dengan maslahah mursalah bersikap hati-hati untuk menjadikanya sebagai hujjah, sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentuan hokum munurut hawa nafsu dan kesenangan.

Ada tiga syarat maslahah mursalah yang menjadi dasar pembentukan hukum:

 

  1. Maslahah mursalah harus merupakan suatu kemaslahatan yang haqiqi dan bukan suatu maslahat yang bbersifat dugaan saja. Membuktikan bahwa pembentuan hokum suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Jika pembentukan suatu hokum menarik suatu manfaat saja tanpa mempertimbangkan madlorotnnya maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan (maslahah wahmiyah).
  2. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi. Dengan tujuan dalam pembentukan hokum pada suatu kasus seharusnya mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka[3].
  3. Pembentukan hokum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hokum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma’.

 

  1. Kekaburan  yang paling jelas dari orang yang menolak kehujjahanya.

 

Sebagian dari ulama berpendapat bahwasanya maslahah mursalah yang tidak ada bukti syar’I yang membuktikan terhadap pengakuan maupun pembatalanya, tidak bisa dijadikan sebagai dasar pembentukan hokum. Adapun dalilnya :

 

  1. Bahwasanya syari’at telah memelihara segalakemaslahatan manusia dengan nash-nashnya dan dengan petunjuknya berupa qiyas.
  2. Pembentukan hukum atas dasar kemutlakan kemaslahatan berarti membuka pintu untuk hawa nafsu untuk orang yang menurutinya, baik dari kalangan amir dan para mufti.

 

Ibnu Al-qoyyin berkata; diantara kaum muslimin ada sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam memelihara maslahah mursalah, sehingga mereka menjadikan syari’at serba terbatas, yang tidak mampu melaksanakan kemaslahatan hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka telah menutup dirinya untuk menempuh berbagai jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan keadilan dan diantara mereka ada pula orang-orang yang elampaui batas, sehingga mereka memperbolehkan sesuatu yang menafikan syari’at Allah dan mereka memunculkan kejahatan yang panjang dan kerusakan yang luas[4].

 

  1. 2.      ‘Urf

 

  1. A.    Definisi ‘Urf

 

‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau prbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga diisebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘Urf dan adat kebiasaan, maka ‘Urf yang bersifat perbuatan seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara memberikan tanpa ada shighot lafdziyyah (ungkapan melalui perkataan)

 

  1. B.     Macam-macam ‘Urf

 

1)      ‘Urf shohih

‘Urf shohih ialah : sesuatu yang saling dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dallil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

 

2)      ‘Urf fasid

‘Urf fasid ialah : sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradiisi itu bertentangan dengan syara’ atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau menbatalkan sesuatu yang wajib[5].

 

  1. C.    Hukum ‘Urf

 

‘Urf shohih wajib dipelihara dan pembentukan hokum dan dalam peradilan sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah terbiasa dijalani. Maka hal itu telah menjadi kebutuhan dari manusia dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Sepanjang tidak keluar dengan syara’ maka wajib diperhatikan.

 

Artinya :

            Adat merupakan syari’at yang dikukuhkan sebagai hukum.

 

‘Urf yang fasid ( adat kebiasaan yang rusak) maka ia tidak wajib diperhatikan karena bertentangan dengan dalil syar’I atau membatalkan hokum syar’i. apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk fasid, seperti riba atau perjanjian yang bersifat penipuan atau bahaya maka ‘Urf tidak memperbolehkan perjanjian tersebut[6].

 

  1. 3.      Istishab

 

  1. Definisi istishab

 

Istishab menurut bahasa arab ialah ; pengakuan adanya perhubungan. Sedang menurut para ahli ilmu usul fiqih istishab adalah; menetapkan hukum atas sesuatu, berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut, atau ia adalah menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.

Apabila seorang mujtahid ditanyai tentang hukum sebuah perjanjian atau suatu pengelolaan, dan ia tidak menemukan nash didalam Al-qur an atau sunnah dan tidak pula menemukan dalil syar’i yang membicarakan hukumnya, maka ia memutuskan dengan kebolehan perjanjian atau pengelolaan tersebut berdasarkan atas kaidah;

 

ان الاصل في الاشياء الاباحة

Artinya:

“Sesungguhnya asal mula dalam segala sesuatu adalah dibolehkan “

 

Apabila seorang mujtahid ditanyai mengenai hukum suatu binatang, benda padat, tumbuh-tumbuhan, atau makanan apapun, atau minuman apa saja, atau suatu amal perbuatan dan ia tidak menemukan dalail syar’i atas hukumnya, maka ia menetapkan hokum dengan kebolehannya, karena sesungguhnya kebolehan (ibahah) adalah asalnya, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap perubahannya.

Sesungguhnya asal sesuatu itu boleh, karena Allah SWT telah berfirman:

 

 هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

Artinya:

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu” (Q.S. Al-baqarah : 29)

  1. Kehujjahan istishab

 

Istishab merupakan akhir dalil syar’i yang menjadi tempat kembali seorang mujtahid untuk mengetahui hukum sesuatu yang dihadapkan kepadanya. Maka para ahli ilmu usul fiqih berkata: Sesungguhnya istishab merupakan akhir tempat beredarnya fatwa, dengan kata lain ia adalah penetapan hukum terhadap sesuatu dengan dengan hukum yang telah tetap baginya, sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya , ini adalah metode untuk beristidlal yang menjadi fitrah manusia dan mereka jalani dalam berbagai tindakan dan hukum mereka.

Ulama’ Hanafiyyah menetapkan bahwasanya istishab adalah hujjah untuk mempertahankan, bukan untuk membuktikan, bahwasanya istishab merupakan hujjah atas tetapnya sesuatu pada keadaan semula,  dan menolah sesuaatu pada yang menentangnya. Ada dalilyang menetapka sesuatu yang tidak tetap. Hal ini dijelaskan oleh sesuatu yang tidak tetap. Hal ini jelaskan oleh sesuatu yang tidak tetap hal ini dijelaskan oleh sesuatu yang telah  meraka tetapkan berkenaan ddengan orang yang mafqud yaitu orang yang hlang yang tidak diketahui tempatnya, tidak diketahui  hidupmaupu matinya. Orang yang hilang ini dihukumi sebagai orang yang masih hidup berdasarkan kelangsungan keadaan yang telah diketahui sehingga ada dalil yang menunjukkan kematiannya. Istishab yang menunjukkan kehidupannya ini menunjukkan hujjah untuk menolak dakwaan kematiannya, pewaris terhadap hartanya dan pembatalan perjanjia sewa-menyewa, pentalakan istrinya. Akan tetapi ia bukanlah hujjah untu menetapkan hak warisanya dari lainya, karena kehidupanya yang tetap berdasarkan istishab adalah kehidupan yang bersifat anggapan bukan hakikinya[7]

Berdasarkan istishab ini, beberapa prinsip syara’ di bangun, yaitu sebagai berikut  :

 

الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره

Artinya:

Asal seesuatu itu adlah ketetapan sesuatu yang telah ada menurut keadaan semula,  sehingga terdapat ketetapan sesuatu yang merubahnya.

 

 

 الاصل في الاشياء الاباحة

 Asal segala sesuatu adalah kebolehan

 

 ما ثبت باليقين لا يزول بالشك

Artinya:

Sesuatu yang tetap sebab keyakinan tidak hilang sebab keragu-raguan.

 

  الاصل في الانسان البراءة

Artinya:

 Asal pada manusia adalah kebebasan.

 

Sebenarnya pengakuan terhadap istishab itu sendiri sebagai dalil atas hokum adalah penetapan secara majazi  karena sesungguhnya dalil pada kakikatnya adalah dalil yang menjadi ketetapan hukum yang terdahulu[8].

 

  1. 4.      Istinbath[9]

 

 Kata  istinbath bila dihubungkan denganhukum, berarti upaya menarik hukum dari Al-qur’an dan sunnah dengan jalan ijtihad. Secara  garis besar, metode istinbath didagi menjadi tiga bagian, yaitu, segi kebahasaan, segi maqosid syari’ah, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.  Objek utama yang akan dibahas dalam ushul fiqih adalah Al-qur’an dan sunnah, untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa arab tersebut, para ulama’ telah menyusun semacam semantic yang akan digunakan dalm praktik  penalaran fiqih diantaranya tang sangat pentin adalah: masalah amar, nahi, dan takhyir, pembahasan lafad dari  segi umum  dan  khusus, pembahasan lafad dari sei mutlaq dan muqoyyad,dari segi mantuq dan mafhum, dari segi jelas dan tidaknya.

 

  1. Amar (Perintah)

Amr adalah suatu tuntutan (Perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukanya kepada pihak yang lebih rendah.

 

  1. Nahi (Larangan)

Nahi adalah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebihtinggi kedudukanya pada pihak yang lebih rendah dengan kalimat yang menunjukkan atas itu.

 

  1. Takhyir (Memberi Pilihan)

Takhyir adalah Syari’(Allah dan Rasul-Nya) memberi pilihan kepada hambanya antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Hokum yangditunjukkan oleh ayat atau hadisdalam betuktakhyir itu adalam halal atau mubah.

 

  1. Lafad umum  (‘am) dan lafad khusus (khas)

Lafad umum ialah lafad yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafad itu sendiri tanpa dibatasidenganjumlah tertentu.seperti kata kull dan jami’. Sedangkan lafad khas adlah lafad yang mengadungsatu pengrtian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas.

 

  1. Mutlaq dan muqoyyad

Mutlaq adalah lafad yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secaa harfiah dengan suatu ketentuan seperti kata Missri (seorang mesir), dan Rojulun (seorang laki-laki) sedangkan lafad muqoyyad adlah lafad yang menunjukkan suatu stuan yang secara lafdiah dibatasi dengan  stuan ketentuan, misalnya, misriyyun muslimun (orang mesir yang beragama islam), dan Rojulun rosyidun (seorang laki-laki yang cerdas).

 

  1. Mantuq dan Mafhum

Mantuq menurut istilah ushuul fiqih berarti pengertian harfiyah dari sutu lafad yang diucapkan. Menurut ulama’ ushul fiqih, Mantuq dibagi kepada Mantuq soreh dan Mantuq ghoiru soreh.sedangkan mafhum adalah pengertian tersirat dari suatu lafad (Mafhum Muwafaoh ) atau pengertian kebalikan dari pengertian lafad yang diucapkan (Mafhum mukholafah)

 

  1. Lafad dari segi jelas dan tidak jelas maknanya

Jumur ulama’ ushul fiqih membagi lafad dari segi jelas dan tidak jelasnya kepada tiga tingkatan yaitu, Nash ,dhohir,dan mujmal pengertian nash menurut imam syafi’I adalah teks Al-qur’an dan sunah rosulullah baik tegas  maupn tidak tegas. Dhoir adalah lafad yang mennjukkan suatu pengertan yang hanya sampai ketingkat dzonni(Dugaan keras) artinya makna yan cepat ditangkap dari mendengarkan lafat itu, namun masih ada sedikit pengertian lai selain pengertian  yang telah ditanka dan mujmal adalah lafad yang tidak jelas pengertianya sehingga untuk memahamilnya memerlukan penjelasn dari luar.

 

 

                                                                                                                                

 

KESIMPULAN

Telah kita ketahui bersama “ setiap rahmat” pasti mendatangkan kemanfaatan, dari kemanfaatan terwujud kemaslahatan sedang kemaslahatan datangnya dari Ramat. Dari hal ini dapat kta ambil pemahaman bahwa kemaslahatan itu semata-mata dating dari Allah SWT karena hal itu merupakan kepentingan umum atau “ Maslahah Mursalah “

Untuk mencapai kemanfaatan yang bersifat umum, perlu adanya metode dalam penetapan hokum islam, khususnya dalam bidang ilmu fiqih melalui ushul fiqih. Berbagai metode istinbat yang dipakai oleh para Imam Mujtahid termasuk pertimbangan “Urf sebagai sumber hokum Istishab. Dalam kaitannya dengan ini, melalui penjelasan yang telah disampaikan dalam makalah kami, dapat disimpulkan bahwa adanya metode Istimbat yang dipakai oleh para Ushulliyin dalam menentukan hokum yang digali dari Al-Qur’an dan Sunnah seperti ‘Urf, Maslahah Mursalah dan Istishab, tidak lain adalah hal-hal yang sangat diperlukan oleh hidup dan kehidupan manusia dalam bermasyarakat, dimana jika hal ini tidak ditemukan jalan keluarnya, maka tatanan kehidupan mereka terancam atau perkembangan mereka terganggu bahkan secara sempurna sehingga segala macam bentuk dan macamnya “ Rasa kemanusiaan, kesusilaan dan keragaman “ tidak terwujud sebab maksud awal dalam menetapkan hokum adalah kemaslahatan manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR  PUSTAKA

 

Khallaf, abdul wahahab, ilmu ushul fiqih: Dina utama, Semarang. 1994

            Effendi,satria. M.zein,  Ushul fiqih, Jakarta: Prenada Media Group,2009

Drs. Muhammad, Ma’sum Zein.MA, Arus Prmikiran Empat Madhab. Darul Hikmah. Jombang. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Abdul wahahab khallaf, An-nahlawi, ilmu ushul fiqih. Dina utama semarang,hal 116

[2] Ibid,117-118

[3] Ibid, 119-120

[4] Ibid, 120-122

[5] ibid, 123

[6] Ibid, 124-125

[7]Ibid, 129-130

[8] Ibid,  129

[9] Effendi,satria. M.zein,  Ushul fiqih, Jakarta: Prenada Media Group hal, 178

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s